Jakarta, CHANSMEDIA,-
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS) hingga Taman Ismail Marzuki (TIM) salah sejak lahir sehingga tak memberi deviden. PDIP mengaku setuju dan menyebut JakPro harus ditata ulang penugasannya.
"Kalau diperhatikan pernyataan saya saat pertama, penugasan itu saya kritisi. Jadi penugasan itu seharusnya buat membangun saja, bukan penugasan secara keseluruhan. (Ini) setelah dibangun, pengelolaannya pun diserahkan kepada BUMD yang diberikan tugas yang pada akhirnya akan menggerus keuangan BUMD," kata kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono kepada wartawan, Jumat (4/8/2023).
"Mesti dilakukan penataan ulang, penataan ulang penugasan. Kalau tidak, mati itu JakPro. Karena TIM nggak mungkin bisa menghasilkan menutupi biaya operasionalnya. Karena memang marwahnya beda. Ketika bicara TIM kita nggak boleh bicara untung rugi, tetapi bicara investasi anak bangsa," tambahnya.
Gembong juga menepis apabila permasalahan yang timbul akibat faktor politis. Menurutnya, justru kesalahan sejak awal ada di teknis pengelolaan.
"Nggak (politis), teknis ini. Murni teknis. Ujungnya kan soal kebijakan penugasan kepada BUMD. Tapi penugasannya salah. Itu tadi saya katakan. Bayangkan, bicara seni budaya, bicara untung rugi kan nggak nyambung. tapi JakPro harus bicara untung rugi, orang perusahaan daerah yang diciptakan cari untung kok," tegasnya.
Karena itu, Gembong mendorong agar pengelolaan dikembalikan kepada Pemprov DKI Jakarta. "Iya betul (diserahkan ke Pemprov DKI) dan Pemda jangan merasa itu beban ya, nggak boleh," ujarnya.
Senada dengan Gembong, Anggota DPRD DKI Jakarta F-PDIP Gilbert Simanjuntak juga memandang pernyataan Sekda DKI Joko Agus masuk akal. Mengingat, Joko merupakan mantan Kepala Perwakilan BPK Bali yang disebutnya terbiasa melakukan audit.
Gembong juga menepis apabila permasalahan yang timbul akibat faktor politis. Menurutnya, justru kesalahan sejak awal ada di teknis pengelolaan.
"Nggak (politis), teknis ini. Murni teknis. Ujungnya kan soal kebijakan penugasan kepada BUMD. Tapi penugasannya salah. Itu tadi saya katakan. Bayangkan, bicara seni budaya, bicara untung rugi kan nggak nyambung. tapi JakPro harus bicara untung rugi, orang perusahaan daerah yang diciptakan cari untung kok," tegasnya.
Karena itu, Gembong mendorong agar pengelolaan dikembalikan kepada Pemprov DKI Jakarta. "Iya betul (diserahkan ke Pemprov DKI) dan Pemda jangan merasa itu beban ya, nggak boleh," ujarnya.
Senada dengan Gembong, Anggota DPRD DKI Jakarta F-PDIP Gilbert Simanjuntak juga memandang pernyataan Sekda DKI Joko Agus masuk akal. Mengingat, Joko merupakan mantan Kepala Perwakilan BPK Bali yang disebutnya terbiasa melakukan audit.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono memandang terdapat kesalahan sejak awal pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) hingga Taman Ismail Marzuki (TIM). Dia mengakui kesalahan terjadi sejak awal.
Hal tersebut disampaikan Joko saat mengikuti Rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (3/8) malam. Hal ini merespon catatan DPRD DKI Jakarta yang menyebut kedua fasilitas ini tak memberikan keuntungan kepada JakPro.
"Terkait dengan masalah pengelolaan di TIM, JIS, Equestrian, dan Velodrome, memang saya mengakui bahwa ini salah sejak lahir," kata Joko, Kamis (3/8).
Joko memandang semestinya BUMD hanya ditugaskan membangun proyek infrastruktur milik pemerintah. Dia kemudian mencontohkan BUMN Adhi Karya yang ditugaskan pemerintah pusat mengerjakan proyek LRT Jabodebek.
"Jadi semestinya penugasan seperti halnya Pemerintah Pusat menugaskan Adi Karya membuat LRT Jabodebek itu tidak sama dengan Pemerintah DKI Jakarta di dalam memberikan penugasan," terangnya.
"Mesti dilakukan penataan ulang, penataan ulang penugasan. Kalau tidak, mati itu JakPro. Karena TIM nggak mungkin bisa menghasilkan menutupi biaya operasionalnya. Karena memang marwahnya beda. Ketika bicara TIM kita nggak boleh bicara untung rugi, tetapi bicara investasi anak bangsa," tambahnya.
Gembong juga menepis apabila permasalahan yang timbul akibat faktor politis. Menurutnya, justru kesalahan sejak awal ada di teknis pengelolaan.
"Nggak (politis), teknis ini. Murni teknis. Ujungnya kan soal kebijakan penugasan kepada BUMD. Tapi penugasannya salah. Itu tadi saya katakan. Bayangkan, bicara seni budaya, bicara untung rugi kan nggak nyambung. tapi JakPro harus bicara untung rugi, orang perusahaan daerah yang diciptakan cari untung kok," tegasnya.
Karena itu, Gembong mendorong agar pengelolaan dikembalikan kepada Pemprov DKI Jakarta. "Iya betul (diserahkan ke Pemprov DKI) dan Pemda jangan merasa itu beban ya, nggak boleh," ujarnya.
Senada dengan Gembong, Anggota DPRD DKI Jakarta F-PDIP Gilbert Simanjuntak juga memandang pernyataan Sekda DKI Joko Agus masuk akal. Mengingat, Joko merupakan mantan Kepala Perwakilan BPK Bali yang disebutnya terbiasa melakukan audit.
Gembong juga menepis apabila permasalahan yang timbul akibat faktor politis. Menurutnya, justru kesalahan sejak awal ada di teknis pengelolaan.
"Nggak (politis), teknis ini. Murni teknis. Ujungnya kan soal kebijakan penugasan kepada BUMD. Tapi penugasannya salah. Itu tadi saya katakan. Bayangkan, bicara seni budaya, bicara untung rugi kan nggak nyambung. tapi JakPro harus bicara untung rugi, orang perusahaan daerah yang diciptakan cari untung kok," tegasnya.
Karena itu, Gembong mendorong agar pengelolaan dikembalikan kepada Pemprov DKI Jakarta. "Iya betul (diserahkan ke Pemprov DKI) dan Pemda jangan merasa itu beban ya, nggak boleh," ujarnya.
Senada dengan Gembong, Anggota DPRD DKI Jakarta F-PDIP Gilbert Simanjuntak juga memandang pernyataan Sekda DKI Joko Agus masuk akal. Mengingat, Joko merupakan mantan Kepala Perwakilan BPK Bali yang disebutnya terbiasa melakukan audit.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono memandang terdapat kesalahan sejak awal pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) hingga Taman Ismail Marzuki (TIM). Dia mengakui kesalahan terjadi sejak awal.
Hal tersebut disampaikan Joko saat mengikuti Rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (3/8) malam. Hal ini merespon catatan DPRD DKI Jakarta yang menyebut kedua fasilitas ini tak memberikan keuntungan kepada JakPro.
"Terkait dengan masalah pengelolaan di TIM, JIS, Equestrian, dan Velodrome, memang saya mengakui bahwa ini salah sejak lahir," kata Joko, Kamis (3/8).
Joko memandang semestinya BUMD hanya ditugaskan membangun proyek infrastruktur milik pemerintah. Dia kemudian mencontohkan BUMN Adhi Karya yang ditugaskan pemerintah pusat mengerjakan proyek LRT Jabodebek.
"Jadi semestinya penugasan seperti halnya Pemerintah Pusat menugaskan Adi Karya membuat LRT Jabodebek itu tidak sama dengan Pemerintah DKI Jakarta di dalam memberikan penugasan," terangnya.
