Tangerang | Chansmedia.online - Gerakan solidaritas masyarakat Kota Tangerang menggelar aksi simpatik di depan Kantor Wali Kota dan DPRD Kota Tangerang, Rabu (13/09/2023)
"Solidaritas masyarakat Kota Tangerang terdiri dari berbagai elemen dan aktivisi untuk mendukung perjuangan Warga Batam/Riau mempertahankan tanah adatnya. Dalam aksi dukungan tersebut perwakilan elemen dan masyarakat Kota Tangerang membawa pngeras suara di atas mobil komando untuk menyuarakan, Pemerintah jangan bertindak represif terhadap warganya.
"Aktivis Tangerang Raya Pekik Zhigo menyampaikan, duka mereka adalah duka kita, selamatkan Warga Rempang Batam mereka rakyat Indonesia yang tinggal puluhan tahun ditanah adatnya," ucap nya.
Lebih lanjut, ia berharap semoga Pemerintah Rempang/Batam tidak mengusirnya. Solidaritas masyarakat Kota Tangerang diakhiri dengan pembubuhan tandatangan diatas spanduk sepanjang 5 meter oleh massa aksi. Setelah tidak ada perwakilan DPRD Kota Tangerang yang menemui massa," tutur nya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berbicara soal konflik Pulau Rempang yang sempat menyebabkan kericuhan.
Menurut dia, persoalan tersebut hanya salah komunikasi, hal itu disampaikan Presiden pada Pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu (13/09/2023). Jokowi mulanya mewanti-wanti untuk tidak menggunakan pendekatan represif saat menyelesaikan sengketa lahan.
"Jika ada persoalan, jika ada permasalahan, baik itu soal lahan, baik itu soal pembiayaan anggaran, baik itu urusan perizinan, tolong segera dikomunikasikan. Segera cari solusi-solusi inovatifnya. Dan ini selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat," kata Presiden.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, persoalan di Pulau Rempang hanya salah komunikasi dan mempertanyakan mengapa persoalan seperti demikian harus sampai ke Presiden," ungkap nya.
"Ini hanya salah komunikasi aja di bawah salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah tapi mungkin lokasinya belum tepat itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan begitu harus sampai Presiden?" ujar nya.
Karena itu, Presiden Jokowi pun meminta jika ada persoalan terkait pembebasan lahan yang tidak mampu diselesaikan, segera lapor ke menteri terkait. Dia enggan persoalan yang ada menjadi berlarut-larut," tutr nya.
(seno/saep)
