DPD JPKP Bekasi Raya Desak Percepatan Realisasi 4 Program Prioritas
Bekasi, 7 Agustus 2026 - Ketua DPD Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Bekasi Raya, Bonan Herawan, menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2026.
Berdasarkan data resmi Pemkab, masih terdapat sejumlah program yang belum tercapai dan memerlukan perhatian serius:
1. KESEHATAN
Tunggakan BPJS Kesehatan masih Rp247 Miliar. Dari jumlah tersebut baru Rp163 Miliar yang dibayar. Target UHC ditargetkan Juni-Juli 2026. Kami mendesak ada jadwal pelunasan pasti dan layanan darurat tetap aktif.
2. PERUMAHAN RAKYAT
Program Rutilahu target 2.500 unit, realisasi baru 306 unit atau 12%. Kendala utama kepastian alas hak dan Perbup kenaikan bantuan belum selesai.
3. LINGKUNGAN
Instruksi 1 RW 1 Bank Sampah belum didukung anggaran operasional. Integrasi dengan MBG juga belum berjalan.
4. DATA PEMERINTAHAN
Program Desa Cantik baru berjalan di 3 dari 179 desa. Tanpa data valid, pembangunan rawan salah sasaran.
3 TUNTUTAN JPKP BEKASI RAYA:
1. Bentuk Tim Monitoring Independen
2. Publikasi Laporan Publik Tiap 3 Bulan
3. Hentikan Program Seremonial, Fokus 1 Program Sampai Tuntas
"Kami siap bermitra dan mengawal. Tapi kami juga wajib mengkritisi jika hak rakyat belum terpenuhi," tegas Bonan Hermawan.
