Kayong Utara, Chansmedia.net-
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kayong Utara sepanjang 2026 menuai sorotan. Pemerintah daerah dinilai belum cukup siap dan sigap menghadapi ancaman karhutla, terutama dari sisi kesiapan sarana dan prasarana pemadaman.
Kritik tersebut disampaikan Ketua Himpunan Mahasiswa Kayong Utara (Himakatra), Dani Ramadhan, Minggu (29/9). Ia menilai persoalan keterbatasan peralatan pemadaman semestinya tidak kembali menjadi kendala, mengingat ancaman musim kemarau dan potensi peningkatan risiko karhutla dapat dipetakan sejak jauh hari.
“Pemerintah kita saya nilai belum siap dan sigap dalam melakukan mitigasi karhutla. Saya pernah membaca statement bahwa pemerintah kekurangan alat pemadaman. Bagi saya, itu menunjukkan pemerintah belum cukup siap menghadapi karhutla,” ujar Dani.
Menurut Dani, pemerintah seharusnya tidak menunggu kebakaran meluas untuk memperkuat kapasitas penanganan. Persiapan, kata dia, mestinya dilakukan sejak sebelum memasuki periode rawan kebakaran.
“Seharusnya jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Ancaman El Niño dan kondisi kemarau sudah diprediksi, sehingga pemerintah seharusnya bisa melakukan mitigasi sejak awal, bukan baru memperkuat peralatan ketika kebakaran sudah meluas,” katanya.
Selain menyoroti kesiapan pemerintah, Dani mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan yang memiliki konsesi di wilayah Kayong Utara, termasuk PT Mayawana Persada.
Ia menilai munculnya titik-titik kebakaran di sekitar maupun di dalam wilayah konsesi perusahaan perlu ditelusuri secara serius. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan penyebab kebakaran dan meneliti ada atau tidaknya unsur kelalaian maupun faktor lain.
“Penanganan terhadap perusahaan seperti PT Mayawana juga harus menjadi perhatian. Banyak lahan mereka yang terbakar. Pemerintah Kayong Utara harus melihat ini sebagai salah satu hal yang perlu ditelusuri, apakah ada kelalaian atau faktor lain yang menyebabkan kebakaran,” ujarnya.
Dani menegaskan, evaluasi terhadap perusahaan tidak dimaksudkan untuk serta-merta menyalahkan pihak tertentu. Menurutnya, penelusuran diperlukan untuk menemukan akar persoalan dan memastikan setiap kebakaran ditangani berdasarkan fakta di lapangan.
Persoalan karhutla dinilai semakin serius karena Kayong Utara memiliki bentang lahan gambut yang membutuhkan penanganan khusus. Kebakaran di lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan sehingga tidak selalu dapat dituntaskan hanya dengan pemadaman api di permukaan.
Kondisi tersebut, kata Dani, juga perlu menjadi perhatian dalam penanganan karhutla di Desa Batu Barat, Kecamatan Simpang Hilir, yang dilaporkan memiliki karakteristik tanah gambut.
“Gambut ini harus mendapatkan perhatian khusus. Jangan hanya ketika api sudah besar baru dilakukan penanganan. Pencegahan dan pengawasan harus diperkuat sejak awal,” katanya.
Dani juga mendorong pemerintah bersama aparat penegak hukum menelusuri setiap kasus karhutla secara transparan. Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman, tetapi harus dilanjutkan dengan penyelidikan terhadap penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan unsur pelanggaran.
“Penegakan hukum wajib dilakukan. Kalau memang ditemukan ada kelalaian atau pelanggaran, harus ada proses hukum. Jangan sampai kasus seperti ini terus berulang setiap tahun,” tegasnya.
Ia berharap evaluasi terhadap penanganan karhutla sepanjang 2026 menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk membenahi sistem mitigasi pada tahun berikutnya.
Perbaikan itu, kata Dani, harus mencakup kesiapan peralatan pemadaman, pemetaan kawasan rawan, pengawasan lahan gambut, hingga pengawasan terhadap aktivitas perusahaan di wilayah konsesi.
“Jangan sampai tahun depan kita kembali menghadapi persoalan yang sama. Pemerintah harus belajar dari kejadian tahun ini dan memastikan kesiapan dilakukan sebelum bencana terjadi,” pungkasnya.
(Win)

