![]() |
Ketidakhadiran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, PLN, dan Pertamina dalam aksi penyampaian aspirasi di Kantor Camat Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Selasa (20/10/2026), menuai kekecewaan dari kalangan mahasiswa dan masyarakat.
Massa yang tergabung dalam Kamerad Serpades, Solmadapar, serta aliansi masyarakat tersebut turun menyuarakan persoalan ketimpangan pelayanan kebutuhan dasar yang masih menjadi keluhan warga desa di Kecamatan Batu Ampar.
Namun, aksi yang diharapkan menjadi ruang dialog untuk mencari jalan keluar justru tidak dihadiri pihak-pihak yang dinilai memiliki kewenangan menjawab berbagai persoalan tersebut.
Koordinator lapangan aksi, Sulthan Daulad Akbar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan undangan kepada instansi terkait agar hadir memberikan penjelasan sekaligus membahas solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurut Sulthan, ketidakhadiran pihak-pihak yang diharapkan dapat memberikan jawaban membuat aspirasi masyarakat belum memperoleh respons langsung sebagaimana yang diharapkan.
Ia menegaskan, persoalan kebutuhan dasar masyarakat desa tidak semestinya dipandang sebelah mata. Kehadiran pemerintah dan pihak terkait justru sangat dibutuhkan ketika masyarakat menghadapi persoalan dan menuntut kejelasan pelayanan.
“Rakyat sedang membutuhkan pemerintah untuk hadir, menjawab, dan mencarikan solusi yang solutif bagi masyarakat desa-desa di Kecamatan Batu Ampar. Tapi mereka hadir ketika hanya butuh suara, ketika rakyat bersuara mereka menjadi tunarungu bahkan tunanetra,” kata Sulthan kepada wartawan.
Pernyataan tersebut menjadi kritik keras terhadap respons pihak-pihak yang dinilai belum memenuhi harapan masyarakat. Bagi massa aksi, penyampaian aspirasi tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial tanpa dialog dan tindak lanjut yang jelas.
Sulthan menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan yang disuarakan warga berakhir sebagai catatan tanpa kepastian penyelesaian. Ia mendesak pemerintah daerah, PLN, dan Pertamina agar bersedia turun langsung menemui masyarakat, mendengarkan keluhan, serta membahas langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing.
Selain itu, kekecewaan tersebut mendorong massa menyiapkan langkah lanjutan. Mereka berencana mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan mengerahkan massa yang lebih besar untuk kembali mendesak adanya respons nyata dari pihak terkait.
“Kami akan datang dengan eskalasi massa untuk ke pemerintah kabupaten dan melakukan aksi lanjutan. Kami berharap pihak terkait berani sebagai pemimpin untuk datang menghampiri masyarakat dan membahas persoalan yang ada,” tegasnya.
Rencana aksi lanjutan itu menjadi sinyal bahwa mahasiswa dan masyarakat belum menganggap persoalan pelayanan kebutuhan dasar di Kecamatan Batu Ampar selesai.
Massa berharap pemerintah daerah, PLN, dan Pertamina tidak membiarkan tuntutan masyarakat menggantung tanpa kejelasan. Mereka meminta adanya ruang dialog terbuka, penjelasan yang transparan, serta langkah penyelesaian yang terukur dan dapat dirasakan langsung oleh warga desa.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan kehadiran pejabat atau perwakilan instansi, tetapi juga jawaban atas persoalan yang mereka hadapi. Sebab, ukuran keberpihakan kepada rakyat bukan semata-mata pernyataan, melainkan kesediaan mendengar, menjelaskan, dan menindaklanjuti keluhan masyarakat." Pungkasnya.
(Win)


