Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh.Dok: (Ist).
Ketapang, Chansmedia.net-
Polemik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang memasuki babak baru. Kali ini, sorotan tidak hanya tertuju pada penanganan titik api, tetapi juga pada transparansi dan distribusi anggaran penanggulangan karhutla yang disebut mencapai Rp60 miliar.
Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) memberikan penjelasan terbuka mengenai penggunaan dan distribusi anggaran tersebut.
Menurut Achmad, anggaran Rp60 miliar itu terdiri dari bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp40 miliar dan dana tanggap darurat sebesar Rp20 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Kalbar.
Namun, hingga kini, ia mengaku belum memperoleh informasi secara jelas mengenai berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Ketapang, termasuk bentuk bantuan dan realisasinya di lapangan.
Padahal, Ketapang disebut menjadi salah satu wilayah yang menghadapi persoalan karhutla dengan sebaran titik api yang cukup tinggi.
“Saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Ketapang mempertanyakan adanya kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Yang saya pertanyakan adalah bantuan Presiden sebesar Rp40 miliar dan dana tanggap darurat Rp20 miliar dari APBD Provinsi Kalbar,” kata Achmad Sholeh kepada wartawan di Ketapang, Jumat (2/10/2026).
Achmad menilai Pemprov Kalbar perlu menjelaskan secara transparan mengenai peruntukan, distribusi, hingga realisasi penggunaan dana penanganan karhutla tersebut.
Menurutnya, keterbukaan informasi penting agar masyarakat mengetahui daerah mana saja yang menerima bantuan serta sejauh mana anggaran tersebut digunakan untuk menangani karhutla.
“Ke mana anggaran Rp40 miliar yang diberikan oleh Presiden itu? Untuk kabupaten mana? Padahal Kabupaten Ketapang ini adalah kabupaten yang terbesar titik apinya,” tegasnya.
Sorotan tersebut juga mencuat setelah Gubernur Kalbar datang meninjau lokasi kebakaran di wilayah Pelang, Ketapang.
Achmad mengapresiasi kedatangan gubernur beserta bantuan yang dibawa ke lokasi. Namun, ia menyayangkan kunjungan tersebut belum disertai koordinasi lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait.
“Gubernur datang ke Ketapang hanya sebentar meninjau lahan kebakaran di Pelang, foto-foto lalu pulang. Harapan kami beliau bisa ikut rapat koordinasi, ternyata tidak,” ujarnya.
Ia mengakui adanya bantuan berupa peralatan pemadaman serta distribusi air bersih kepada masyarakat.
“Beliau datang ke lapangan, saya ucapkan terima kasih. Membawa sedikit bantuan, kalau tidak salah ada beberapa rol selang dengan mesin dan membagikan air bersih,” katanya.
Namun, bantuan tersebut justru membuat Achmad kembali mempertanyakan skala distribusi anggaran penanganan karhutla yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
“Apakah dana Banpres Rp40 miliar itu Kabupaten Ketapang cuma kebagian hanya itu saja?” katanya
Achmad secara tegas meminta Pemprov Kalbar membuka informasi mengenai penggunaan dana penanganan karhutla tersebut kepada masyarakat.
Ia menilai transparansi diperlukan agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama daerah yang terdampak langsung oleh karhutla.
“Saya pesan kepada masyarakat Ketapang, saya selaku Ketua DPRD Ketapang menagih kepada Pemerintah Provinsi Kalbar, ke mana anggaran Rp40 miliar yang disampaikan Presiden dan Rp20 miliar yang berasal dari APBD Provinsi Kalbar,” tegasnya.
Sorotan tersebut disampaikan ketika hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah Ketapang dan kondisi titik api disebut mulai berkurang.
Menurut Achmad, momentum tersebut justru menjadi pengingat bahwa bantuan penanganan karhutla seharusnya disalurkan ketika kondisi kebakaran masih membutuhkan penanganan cepat.
“Ini hujan sudah mulai turun. Kapan lagi mereka mau menyalurkan bantuan tersebut? Harusnya ini sudah didistribusikan sejak disampaikan oleh Presiden untuk penanganan karhutla,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar persoalan anggaran tidak berhenti bersamaan dengan meredanya kebakaran.
“Jangan nanti karhutla selesai, dana tanggap daruratnya pun selesai juga,” pungkas Achmad Sholeh.
(Win)
