📈 SAHAM
BBCA 9.125 ▲ 1,10%
BBRI 4.120 ▲ 0,85%
BMRI 5.875 ▲ 1,03%
TLKM 2.850 ▼ 0,35%
ASII 4.760 ▲ 0,42%
GOTO 72 ▲ 2,86%
ANTM 3.250 ▼ 0,61%
BBNI 5.100 ▲ 0,59%
ICBP 11.450 ▲ 0,22%
UNVR 1.845 ▼ 0,80%
BBCA 9.125 ▲ 1,10%
BBRI 4.120 ▲ 0,85%
BMRI 5.875 ▲ 1,03%
TLKM 2.850 ▼ 0,35%
Berita Terkini Update otomatis setiap 10 menit
Memuat berita terbaru...

Duduk Lesehan Temui Massa Aksi, Jawaban Sri Sultan HB X Dinilai Belum Berikan Solusi Konkret

Yogyakarta, Chansmedia.net-

Aksi massa dari berbagai aliansi di Kepatihan Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026) akhirnya mendapat respons langsung dari Gubernur DIY Sri Sultan HB X.

Sri Sultan turun ke jalan menemui massa aksi di gerbang Kepatihan sekitar pukul 16.00 WIB. Sultan datang di tengah massa untuk mengajak diskusi seputar tuntutan massa aksi yang digelar bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November. 

Mengenakan pakaian batik, Sultan dan sebagian massa aksi pun duduk lesehan di sekitar gerbang Kepatihan untuk berdiskusi. 

Aliansi Jogja Memanggil dan dari kampus yang lain menyatakan sejumlah tuntutan di hadapan Sultan
Massa meminta pencabutan peraturan gubernur terkait jaga warga, pelarangan aksi di sumbu filosofi, penetapan upah layak di DIY, tindaklanjut kasus Mandala Krida, dan juga penghentian kriminalisasi terhadap massa aksi.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X menanggapi bahwa tuntutan-tuntutan akan dipertimbangkan sesuai kondisi karena kebijakan itu untuk menjaga keamanan warga. Sultan juga mencoba menjelaskan dan memberikan tanggapan satu per satu sesuai tuntutan massa aksi.
Namun jawaban Gubernur DIY tersebut tampak belum bisa memuaskan massa. 

Hingga laporan ini diturunkan, aksi unjuk rasa dari massa Aliansi Jogja Memanggil dan alians BEM kampus-kampus lain di DIY masih berlangsung. Tuntutan massa Aliansi Jogja Memanggil sebelumnya telah melakukan orasi menyerukan sejumlah tuntutan.

Massa merumuskan sembilan poin seruan nasional dan daerah yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti, meliputi penarikan militer ke barak, pengusutan tuntas penembakan di Aceh dan Papua serta pelanggaran HAM berat lainnya, serta penetapan status darurat bencana nasional atas kebakaran hutan dan lahan disertai pengadilan bagi seluruh konglomerat dan perusahaan perusak lingkungan.

Selain itu, aliansi juga menuntut penurunan pajak rakyat dan kenaikan pajak bagi konglomerat, penyediaan pendidikan yang gratis, ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan, serta pencabutan status pahlawan Soeharto beserta pengadilan bagi kroni-kroninya.

Tuntutan lanjutan mencakup penghentian kriminalisasi ojek online (ojol) sekaligus penerbitan payung hukum yang berpihak kepada ojol, pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY tentang Jaga Warga dan Larangan Aksi di Sepanjang Sumbu Filosofis, serta pengusutan tuntas kasus korupsi Mandala Krida.

Terkait dinamika politik nasional dan konstelasi elit di Jakarta, Aliansi Jogja Memanggil menegaskan sikap independen.

Mereka menyatakan tidak mendukung faksi elit mana pun, baik kubu Prabowo maupun Joko Widodo, karena konflik antarelit tersebut dinilai semata-mata demi perebutan kekuasaan dan tidak merepresentasikan kepentingan rakyat Indonesia maupun rakyat Yogyakarta.


(Hadiman)
Baca Juga Brow
Lebih baru Lebih lama

Tag Terpopuler

Iklan

 


Iklan

 


نموذج الاتصال