Labuhanbatu Utara, Chansmedia.net-
Skandal dugaan pemotongan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kuala Bangka, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara, menuai sorotan tajam. Praktik penahanan dan pemotongan hak finansial tenaga kesehatan ini dinilai tidak hanya mencederai prinsip tata kelola keuangan yang transparan, tetapi juga mencerminkan pelemahan terhadap kesejahteraan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
Berdasarkan investigasi dan informasi yang dihimpun di lapangan, dugaan pemotongan sepihak ini terjadi secara sistematis dalam dua tahun anggaran berturut-turut. Pada tahun anggaran 2025, pemotongan dana JKN dilaporkan mencapai 30 persen, sementara pada tahun anggaran 2026 kembali dipotong sebesar 25 persen. Kebijakan ini memicu keresahan mendalam di kalangan tenaga medis, bidan, perawat, dan staf administrasi yang merasa hak-hak konstitusionalnya dikebiri tanpa dasar hukum atau regulasi yang transparan.
Tekanan psikologis dan administratif yang dirasakan oleh para pegawai kian memuncak akibat kebijakan yang dinilai sewenang-wenang tersebut. Salah seorang pegawai Puskesmas Kuala Bangka yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan kedinasan mengungkapkan kekecewaannya secara terbuka kepada awak media.
"Kami ini bekerja membanting tulang melayani masyarakat setiap hari, mulai dari pagi hingga jam operasional selesai, bahkan sering kali harus siaga di luar jam kerja. Tapi hak finansial kami dari dana JKN malah dipotong begitu saja secara sepihak sampai 30 persen pada tahun lalu dan 25 persen tahun ini. Saat kami coba mempertanyakan kejelasan dan rincian perhitungannya, tidak pernah ada transparansi yang memadai dari pimpinan. Kami merasa tertekan, ibarat buah simalakama; kalau bersuara takut diancam mutasi atau sanksi administratif terselubung, tapi kalau diam hak-hak kami terus digerus," ungkap pegawai tersebut dengan nada geram.
Pernyataan senada juga disampaikan oleh tenaga kesehatan lainnya yang menyayangkan hilangnya nurani kepemimpinan di instansi kesehatan tingkat dasar tersebut.
"Dana JKN itu peruntukannya jelas untuk mendukung pelayanan dan kesejahteraan tenaga kesehatan di faskes. Kalau hak kami dipotong tanpa dasar yang masuk akal, kemana aliran selisih dana tersebut? Sangat disayangkan jika seorang pimpinan institusi kesehatan justru menjadi sumber keresahan bagi bawahannya sendiri," tambahnya.
Alih-alih menunjukkan sikap akuntabel sebagai pelayan publik yang taat asas, Kepala Puskesmas Kuala Bangka yang berinisial A Sitorus justru memilih jalur tertutup. Upaya konfirmasi dan uji informasi yang dilakukan oleh awak media untuk mendapatkan klarifikasi berimbang dan proporsional justru menemui jalan buntu.
A Sitorus diduga sengaja menghindari tanggung jawab moral dan administratif dengan memblokir nomor kontak WhatsApp wartawan yang hendak meminta penjelasan resmi terkait dasar hukum pemotongan dana JKN tersebut.
Tindakan menutup akses informasi publik ini tidak hanya mencerminkan arogansi birokrasi, tetapi juga merupakan bentuk pelecehan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Selain itu, langkah tersebut mencederai kemitraan strategis antara instansi pemerintah dan pers nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Melihat indikasi penyalahgunaan wewenang, potensi kerugian keuangan, serta tekanan psikologis yang berdampak langsung pada moril kerja pegawai Puskesmas Kuala Bangka, Redaksi bersama elemen masyarakat mendesak instansi berwenang untuk segera mengambil langkah-langkah konkret:
1. Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara: Segera menurunkan tim audit investigatif internal guna mengaudit seluruh aliran dana JKN di UPT Puskesmas Kuala Bangka Tahun Anggaran 2025 dan 2026 secara terbuka dan transparan tanpa ada yang ditutupi.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara: Mengambil tindakan administratif tegas dengan memeriksa Saudara A Sitorus atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etika birokrasi, serta mengevaluasi kelaikannya dalam memimpin fasilitas kesehatan masyarakat.
3. Aparat Penegak Hukum (APH) — Polres Labuhanbatu Utara dan Kejaksaan Negeri: Membuka penyelidikan mendalam atas indikasi tindak pidana korupsi atau praktik pungutan liar (pungli) dalam pengelolaan dana JKN yang merugikan hak finansial tenaga kesehatan di Puskesmas Kuala Bangka.
Kasus ini akan terus dikawal secara konsisten, objektif, dan tuntas hingga keadilan bagi para tenaga kesehatan di Puskesmas Kuala Bangka terpenuhi serta akuntabilitas anggaran publik di Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat tegak berlandaskan hukum.
(Datuk S)


