📈 SAHAM
BBCA 9.125 ▲ 1,10%
BBRI 4.120 ▲ 0,85%
BMRI 5.875 ▲ 1,03%
TLKM 2.850 ▼ 0,35%
ASII 4.760 ▲ 0,42%
GOTO 72 ▲ 2,86%
ANTM 3.250 ▼ 0,61%
BBNI 5.100 ▲ 0,59%
ICBP 11.450 ▲ 0,22%
UNVR 1.845 ▼ 0,80%
BBCA 9.125 ▲ 1,10%
BBRI 4.120 ▲ 0,85%
BMRI 5.875 ▲ 1,03%
TLKM 2.850 ▼ 0,35%
Berita Terkini Update otomatis setiap 10 menit
Memuat berita terbaru...

‎Korupsi Birokrasi di Puskesmas Tanjung Ledong : Saatnya KPK dan Inspektorat Turun Tangan, Desakan PTDH Menggema Tanpa Kompromi


‎Labuhanbatu Utara, Chansmedia.net-

Skandal bobroknya tata kelola keuangan dan pengelolaan aset di UPTD Puskesmas Tanjung Ledong, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), kian meruncing. Setelah sebelumnya publik digemparkan oleh dugaan pemotongan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jasa Pelayanan (Jaspel) tenaga kesehatan (nakes), kini mata publik kembali tertuju pada dugaan penyalahgunaan wewenang level akut berupa penjarahan dan penjualan aset negara oleh oknum kepala instansi terkait.

‎Tindakan oknum Kepala Puskesmas Tanjung Ledong yang kedapatan memperjualbelikan fasilitas negara - seperti pintu kaca bekas Ruang Gawat Darurat (RGD) ke pemukiman warga - serta upaya sembunyi - sembunyi menarik kembali barang bukti pada malam hari, dinilai bukan lagi pelanggaran administratif biasa, melainkan indikasi kuat tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan jabatan (abuse of power).

‎Pemerhati kebijakan publik dan jurnalis investigasi mendesak agar kasus ini tidak diselesaikan secara damai di balik meja (kejadian angin lalu). Tindakan membawa lari atau menarik kembali barang bukti di tengah malam justru memperlihatkan unsur kesengajaan (mens rea) serta kepanikan pelaku dalam upaya menghilangkan barang bukti perkara.

‎“Ini mencerminkan mentalitas birokrat yang tidak layak lagi menduduki jabatan publik. Jabatan kepala puskesmas bukan hak milik pribadi untuk disalahgunakan, melainkan mandat negara untuk melayani masyarakat dan melindungi hak - hak nakes”, ujar perwakilan investigasi, Munawir Hasibuan, dalam keterangan terbarunya.

‎Menanggapi eskalasi masalah yang kian mendesak ini, elemen masyarakat dan tim investigasi merumuskan tiga tuntutan mendesak kepada pihak - pihak berwenang :

‎1. Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh BKD Labura

‎Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Labuhanbatu Utara dituntut segera mengambil langkah tegas tanpa pandang bulu untuk menjatuhkan sanksi terberat, yakni PTDH, kepada oknum PNS yang bersangkutan guna memulihkan marwah korps pegawai negeri sipil di Labura.

‎2. Audit Total dan Forensik Keuangan oleh Inspektorat & Dinkes Labura

‎Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama instansi pengawasan fungsional harus segera menerjunkan tim audit independen untuk menginvestigasi aliran dana JKN/Jaspel serta inventarisasi seluruh aset fisik Puskesmas Tanjung Ledong yang diduga raib secara misterius.

‎3. Turun Tangan Aparat Penegak Hukum (APH) & KPK

‎Mengingat kerugian yang ditimbulkan bukan hanya materiil tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan kesehatan dasar, keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta aparat penegak hukum daerah (Kejaksaan dan Kepolisian) sangat dinantikan untuk memeriksa tuntas indikasi kerugian keuangan negara serta potensi tindak pidana korupsi yang bersistem.

‎Kasus Puskesmas Tanjung Ledong kini menjadi batu ujian bagi komitmen Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam membersihkan jajaran birokrasinya dari praktik - praktik kotor. Publik dan tenaga kesehatan di Labura menanti langkah nyata, transparan, dan berkeadilan - bukan sekadar angin surga atau sanksi administratif ringan yang justru mencederai rasa keadilan masyarakat.

‎Tim Redaksi akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk memantau perkembangan langkah pemeriksaan lanjutan dari instansi terkait.



(Datuk S)

Baca Juga Brow
Lebih baru Lebih lama

Tag Terpopuler

Iklan

 


Iklan

 


نموذج الاتصال