📈 SAHAM
BBCA 9.125 ▲ 1,10%
BBRI 4.120 ▲ 0,85%
BMRI 5.875 ▲ 1,03%
TLKM 2.850 ▼ 0,35%
ASII 4.760 ▲ 0,42%
GOTO 72 ▲ 2,86%
ANTM 3.250 ▼ 0,61%
BBNI 5.100 ▲ 0,59%
ICBP 11.450 ▲ 0,22%
UNVR 1.845 ▼ 0,80%
BBCA 9.125 ▲ 1,10%
BBRI 4.120 ▲ 0,85%
BMRI 5.875 ▲ 1,03%
TLKM 2.850 ▼ 0,35%
Berita Terkini Update otomatis setiap 10 menit
Memuat berita terbaru...

Pagu Tagihan Listrik Dishub OKU Tembus Rp 11,15 Miliar, KADISHUB Agus Salim Buka Suara : Pembayaran Melalui BPKAD dan Kantor Pos

Ogan Komering Ulu, Chansmedia.net-

Anggaran Belanja Tagihan Listrik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), sumatera selatan. Tahun Anggaran 2025, menjadi perhatian publik setelah data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP mencatat total pagu mencapai Rp11.158.500.000 atau sekitar Rp11,15 miliar.

Berdasarkan data SIRUP paket Belanja Tagihan Listrik tersebut tercatat memiliki tiga alokasi anggaran, yakni:

Alokasi pertama : Rp 10.083.188.000

Alokasi kedua : Rp 36.000.000

Alokasi ketiga : Rp 1.039.312.000

TOTAL PAGU : Rp 11.158.500.000


Besarnya alokasi anggaran tersebut mendorong tim jurnalis melakukan konfirmasi langsung kepada Agus salim selaku kepala dinas perhubungan kabupaten OKU pada Kamis (29/10/2026). guna memperoleh penjelasan mengenai peruntukan anggaran, mekanisme pembayaran tagihan listrik, serta pengelolaan fasilitas penerangan jalan umum (PJU).

Dalam keterangannya kepada awak media, Agus Salim menjelaskan bahwa anggaran pembayaran listrik PJU memang disiapkan setiap tahun dengan kisaran Rp10 miliar hingga Rp12 miliar.

Menurutnya, pembayaran dilakukan berdasarkan tagihan dari PT PLN dan diproses melalui Kantor Pos serta BPKAD Kabupaten OKU. Ia menegaskan bahwa pihak Dinas Perhubungan tidak memegang langsung uang pembayaran tersebut.

"Tagihan listrik PJU itu ditagih melalui Dishub, kemudian disampaikan ke bagian keuangan. Selanjutnya BPKAD yang melakukan pembayaran ke rekening PLN melalui Kantor Pos. Jadi tidak ada uang yang kami pegang dan itu bisa dipertanggung jawabkan." demikian penjelasan Agus Salim kepada awak media.

Dan dalam keterangannya, Agus Salim juga menyampaikan bahwa setelah dilakukan meterisasi pada fasilitas penerangan jalan umum (PJU), terdapat penurunan belanja listrik. Ia juga menjelaskan bahwa mekanisme pengadaan dan pemasangan PJU memiliki cara tersendiri.

Menurutnya, pihaknya tidak memilih mekanisme membeli barang terlebih dahulu kemudian menyerahkan pekerjaan pemasangannya melalui pemborongan. Ia menyebut lebih memilih mekanisme pengadaan yang menghasilkan fasilitas terpasang dan dapat dimanfaatkan.

Dan dalam keterangannya juga Agus salim menyampaikan bahwa kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan kabupaten OKU, telah melalui pemeriksaan dan menurutnya tidak terdapat adanya temuan dalam penyalahgunaan anggaran.

Dari Keterangan Kepala Dinas Perhubungan tersebut telah menjadi bagian dari pemberitaan ini.dengan ada keterbukaan informasi publik menjadi kunci agar masyarakat memperoleh keterangan serta gambaran yang jelas mengenai pengelolaan anggaran tagihan listrik tersebut.

Pers adalah sebagai fungsi kontrol sosial dalam mengawal penggunaan anggaran daerah, Uang rakyat harus dapat dijelaskan Setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan dan harus memiliki dasar, peruntukan, bukti pembayaran, dan pertanggungjawaban yang jelas.


(Irman)

Baca Juga Brow
Lebih baru Lebih lama

Tag Terpopuler

Iklan

 


Iklan

 


نموذج الاتصال