Jakarta, Chansmedia.net-
Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya dan jajaran Polda Jawa Barat mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangani lima laporan polisi dengan total 58 korban. Penyidik juga telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka dan masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan perekrutan yang diduga melibatkan pihak di dalam maupun luar negeri.
Pengungkapan kasus itu disampaikan dalam konferensi pers Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Korban Dijanjikan Gaji dan Bonus Besar
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nurul Azizah, menjelaskan bahwa para korban diduga direkrut melalui media sosial, grup informasi lowongan kerja, hingga aplikasi percakapan.
Para perekrut menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming penghasilan tinggi. Pada awalnya, calon korban disebut ditawari pekerjaan di bidang logistik, pengamanan perbatasan, maupun pembangunan pertahanan.
Namun, berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan kepolisian, para korban yang telah diberangkatkan ke Rusia kemudian diarahkan untuk menandatangani kontrak sebagai tentara bayaran.
Mereka dijanjikan bonus penandatanganan kontrak hingga 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta, serta gaji bulanan sekitar 3.000 dolar AS atau setara Rp50 juta.
Besarnya iming-iming penghasilan tersebut diduga menjadi salah satu cara untuk menarik minat calon korban agar bersedia mengikuti proses perekrutan.
Direkrut Melalui Jalur Nonprosedural
Dalam penanganan salah satu perkara, penyidik mengungkap bahwa proses perekrutan diduga tidak melalui mekanisme penempatan pekerja migran Indonesia yang resmi.
Para korban disebut tidak memperoleh kejelasan mengenai dokumen kerja, perlindungan ketenagakerjaan, dan jaminan keselamatan sebelum diberangkatkan. Mereka juga dilaporkan menggunakan visa kunjungan wisata, bukan visa kerja.
Menurut keterangan kepolisian, setelah tiba di Rusia, para korban menjalani pemeriksaan kesehatan dan diarahkan menandatangani kontrak. Mereka kemudian menjalani pelatihan militer dalam waktu relatif singkat sebelum berpotensi ditempatkan di wilayah konflik bersenjata.
Kondisi tersebut menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan para korban, terlebih apabila keberangkatan dilakukan tanpa perlindungan hukum dan prosedur kerja yang jelas.
Polisi Tangani Lima Laporan, Satu Korban Meninggal Dunia
Sebanyak 58 korban tercatat dalam lima laporan polisi yang ditangani Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan jajaran Polda Jawa Barat.
Rinciannya meliputi lima korban dalam satu perkara Bareskrim Polri, 12 korban dalam perkara Polres Metro Jakarta Barat, 12 korban dalam perkara Polda Metro Jaya, tujuh korban dalam perkara Bareskrim Polri lainnya, serta 22 korban dalam perkara Polres Bogor, Polda Jawa Barat.
Dalam perkembangan penanganan perkara, sejumlah tersangka telah diamankan. Informasi yang diberitakan media pada 3 November 2026 menyebutkan bahwa polisi telah menetapkan 13 tersangka, termasuk warga negara asing asal Rusia dan Ukraina. Satu orang juga dilaporkan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Selain itu, kepolisian menyebut satu korban dilaporkan meninggal dunia. Penyidik masih mendalami perkara untuk mengungkap peran masing-masing pihak serta kemungkinan keterlibatan jaringan perekrutan yang lebih luas.
Polri Imbau Masyarakat Waspada Tawaran Kerja ke Luar Negeri
Polri mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji dan bonus besar tanpa disertai kejelasan legalitas serta perlindungan kerja.
Calon pekerja migran diminta memeriksa legalitas perusahaan atau agen penempatan, memahami isi kontrak, memastikan jenis visa sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan, serta menempuh prosedur keberangkatan resmi.
Masyarakat juga diimbau berhati-hati saat menyerahkan dokumen pribadi, seperti KTP dan paspor, kepada pihak yang tidak jelas identitas maupun legalitasnya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa tawaran pekerjaan di luar negeri perlu diperiksa secara cermat, terutama apabila terdapat ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dijanjikan dengan kontrak atau kondisi sebenarnya setelah keberangkatan.
Polisi masih melakukan pengembangan perkara untuk mengungkap jaringan perekrutan dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
(Redaksi)


