Chansmedia.online.
Palembang- Terkait beredarnya data anggaran Pelantikan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) KPPS menjadi bahan pertanyaan, data anggaran tersebut beda dengan kenyataan yang dialami oleh para anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang ada di Kota Palembang Provinsi Sumsel.
Sebanyak 33.439 orang KPPS se-Kota Palembang mengikuti pelantikan di Jakabaring Sport City (JSC) pada hari Kamis (25/01/2024) tidak ada uang transportasinya, dan pada tanggal (26/01/2024) sampai dengan tangal (30/01/2024) diumumkan kalau ada uang transportasinya sebesar Rp 100 ribu. Beda dengan data anggaran yang beredar tersebut.
Dilansir dari pemberitaan SRIPOKU.Com, Syawaludin selaku Ketua KPU Kota Palembang mengatakan, bahwa memang tidak menganggarkan uang transportasi bagi KPPS yang dilantik. Jadi memang tidak ada uang transportasi dalam pelantikan tersebut.
Disisi lain diajuga menyampaikan, tidak tertibnya acara dengan jumlah banyak. Tidak bisa mengatur setiap orang, snack sendiri habis mahgrib dapet, karna macet dengan jumlah sebanyak itu pihaknya kewalahan dan sudah meminta maaf, kawan kawan memahami dengan jumlah panitia terbatas.
Saat dikonfirmasi awak media ini Jhoni Antoni salah satu anggota KPPS yang dilantik mengatakan, acara Pelantikan dan Bimtek yang digelar KPU Kota Palembang perlu dipertanyakan anggarannya.
"Dari data yang beredar disitu dijelaskan bahwa ada uang transportasi saat pelantikan, tapi kenyataannya tidak ada, malah para peserta anggota KPPS harus mengeluarkan uang saku sendiri untuk bayar Parkir yang berkisar antara Rp 6000,- hingga Rp 9000,- ," kata Jhoni, Sabtu (27/01/2024).
Jhoni melanjutkan, pada saat Bimtek berlangsung di hotel the zuri transmart Palembang. Dijelaskan oleh panitia bahwa setiap peserta Bimtek yang hadir akan mendapatkan uang transportasi melalui PPS masing masing.
"Berdasarkan data yang beredar, kalau uang transportasi semestinya diterima peserta Bimtek Rp 200 ribu, tapi diumumkan oleh panitia para peserta hanya menerima uang transportasi sebesar Rp 100 ribu, ini juga harus dipertanyakan," ucapnya.
Menjadi tanda tanya terang Jhoni, kenapa didaerah Kabupaten Banyu Asin uang transportasi yang diterima para peserta Bimtek KPPS sebesar Rp 150 ribu.
"Kalau memang ada perbedaan?, Apa beda antara Kota Palembang dengan Kabupaten Banyu Asin, kenapa uang transportasinya berbeda, dan para peserta Bimtek KPPS Kabupaten Banyu Asin menerima uang transportasi selesai acara Bimtek langsung menerima, sementara di Kota Palembang sampai dengan saat ini belum menerima uang transportasi tersebut," ujarnya.
Ditegaskan Jhoni, kalau seandainya data yang beredar tersebut tidak benar, kenapa dibiarkan beredar dan sampai diketahui orang banyak.
"Keabsahan data yang beredar ini perlu dipertanyakan dengan Bawaslu Provinsi Sumsel, kalau ternyata data itu benar, kemana larinya sisa uang anggaran tersebut," tukasnya.
Salah satu petugas PPS yang ada di Kecamatan Kertapati dihubung menyampaikan, terkait beredarnya data anggaran tersebut menjadi perbincangan di group KPU Kota Palembang.
"Dimedia sosial seolah olah PPS yang mengelolah dana Pelantikan dan Bimtek, kami PPS yang jadi bulan bulanan kawan kawan KPPS, kalau memang benar cak itu, harusnya dijelaskan dari awal ke kami PPK dan PPS, kalau itu Hoax bakal ke jalur hukum, buat kisruh," ungkapnya yang enggan namanya dicantumkan dalam pemberitaan. (Mdn)
