Jalan Cut Nyak Dien, Kelurahan Kepandean, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. menjadi perhatian setelah terpantau secara tidak sengaja oleh tim investigasi saat berada di lokasi.
Berdasarkan hasil pengamatan visual di lapangan, sejumlah armada truk tangki berwarna biru-putih terlihat keluar masuk area gudang yang berada di depan gerai ritel tersebut. Aktivitas yang berlangsung cukup intens itu memunculkan pertanyaan mengenai fungsi dan legalitas distribusi BBM yang dilakukan dari lokasi tersebut.
Untuk memastikan tujuan distribusi, tim investigasi pun mencoba masuk untuk menggali informasi, namun tidak ada yang bersedia memberikan klarifikasi, dengan dalih kami hanya supir, tim investigasi kemudian mengikuti salah satu armada yang keluar dari gudang tersebut. Truk tangki itu diketahui bergerak menuju wilayah Desa Demangharjo, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal.
Di lokasi tujuan, armada masuk ke sebuah bangunan yang dari tampak depan menyerupai rumah makan. Namun dari pengamatan di lapangan, area tersebut didominasi parkiran kendaraan niaga, termasuk sejumlah mobil losbak dan truk tua.
Tidak lama kemudian, armada tangki yang sama kembali keluar dari lokasi tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju kawasan Pelabuhan Tegal.
Setibanya di pelabuhan, tim investigasi mendapati aktivitas bongkar muatan solar yang diperuntukkan bagi kapal-kapal nelayan.
Salah seorang nelayan setempat, Damirin (52), mengaku sudah cukup sering melihat aktivitas serupa.
“Hampir setiap hari ada saja truk tangki warna biru-putih yang bongkar muatan di sini. Saya tidak tahu itu solar jenis apa, yang jelas sering datang,” ujarnya.
Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai rantai distribusi BBM yang digunakan untuk kebutuhan sektor perikanan.
Pasalnya, secara umum distribusi BBM yang legal dan sesuai ketentuan memiliki jalur pengawasan serta titik pengambilan yang jelas dari fasilitas resmi yang telah ditetapkan.
Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Moh. Nasihin menilai aparat dan instansi terkait perlu melakukan penelusuran mendalam guna memastikan legalitas asal-usul serta spesifikasi BBM yang didistribusikan.
Menurutnya, apabila distribusi tersebut memang legal, maka sumber pengambilan BBM seharusnya dapat ditelusuri secara transparan melalui depo atau fasilitas resmi yang memiliki izin.
“Jika seluruh prosesnya sesuai aturan tentu tidak ada persoalan. Namun apabila BBM didistribusikan melalui gudang-gudang yang tidak jelas statusnya, maka perlu ada klarifikasi dan pemeriksaan dari pihak berwenang. Yang harus dilindungi adalah masyarakat nelayan sebagai pengguna akhir,” kata Nasihin.
Ia juga mengingatkan bahwa kualitas BBM menjadi faktor penting bagi keberlangsungan operasional kapal nelayan.
Penggunaan BBM yang tidak sesuai spesifikasi berpotensi menimbulkan kerusakan pada sistem mesin, meningkatkan biaya perawatan, hingga berdampak pada produktivitas nelayan yang saat ini telah menghadapi berbagai tekanan ekonomi.
Karena itu, masyarakat berharap instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga pengawas distribusi energi, dapat melakukan verifikasi terhadap aktivitas distribusi yang berlangsung di lokasi tersebut.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa BBM yang beredar memenuhi standar mutu, memiliki asal-usul yang jelas, serta tidak merugikan nelayan maupun masyarakat luas.
Catatan Redaksi: Informasi dalam rilis ini merupakan hasil pengamatan lapangan dan keterangan sejumlah narasumber. Dugaan aktivitas distribusi BBM yang disebutkan masih memerlukan klarifikasi serta verifikasi dari pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi.
