Keteragan foto: Wakil Ketua MPA Desa Harapan Mulia, Kecamatan Sukadana, Erkandi.Dok (Ist).
Kayong Utara, Chansmedia.net-
Menjadi kelompok yang berada di garis depan saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi, tetapi harus berjibaku dengan keterbatasan peralatan. Kondisi inilah yang masih dihadapi Masyarakat Peduli Api (MPA) di sejumlah desa di Kabupaten Kayong Utara.
Wakil Ketua MPA Desa Harapan Mulia, Kecamatan Sukadana, Erkandi, meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan kesiapsiagaan MPA di lapangan, tetapi juga memastikan dukungan peralatan pemadaman benar-benar sampai ke tingkat desa.
Menurutnya, keterbatasan peralatan menjadi salah satu persoalan serius ketika anggota MPA harus melakukan pemadaman sebelum bantuan dari instansi terkait tiba di lokasi.
Hal tersebut disampaikan Erkandi usai menghadiri Sosialisasi dan Penyuluhan Masyarakat Peduli Api (MPA) di 10 desa Kecamatan Sukadana yang dihadiri Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Kayong Utara, Senin (21/9/2026).
Erkandi menilai forum tersebut menjadi kesempatan bagi MPA untuk menyampaikan secara langsung persoalan yang selama ini mereka hadapi ketika berhadapan dengan karhutla.
Salah satu persoalan yang disorot adalah minimnya dukungan peralatan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
“Kalau bantuan dari pusat atau provinsi kami belum pernah merasakan langsung. Kalau dari desa ada support-nya, cuma kan tahulah kemampuan desa, berapalah anggaran desa,” kata Erkandi kepada awak media.
Menurutnya, MPA justru merupakan salah satu unsur yang paling awal bergerak ketika titik api muncul di wilayah desa.
Sebelum personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun Manggala Agni tiba, anggota MPA sudah lebih dahulu berhadapan dengan api menggunakan peralatan yang tersedia.
“Kami berharap MPA ini kan ujung tombak daripada desa. Jadi ketika ada kebakaran, sebelum ada bantuan dari BPBD, Manggala Agni, MPA inilah yang dulu berjibaku memadamkan api,” ujarnya.
Namun, menurut Erkandi, status sebagai “ujung tombak” tidak cukup jika tidak dibarengi dukungan sarana dan perlindungan keselamatan yang memadai.
Keterbatasan mesin pompa, selang dan peralatan pendukung lainnya membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit. Di sisi lain, anggota MPA juga harus menghadapi risiko keselamatan ketika berada di lokasi kebakaran.
“Kalau peralatan yang ada tentu kami kesulitan memadamkan api dan membahayakan keselamatan kami juga,” katanya.
Erkandi mengungkapkan, MPA Desa Harapan Mulia bahkan telah beberapa kali mengajukan proposal bantuan peralatan kepada pemerintah. Namun, hingga kini bantuan yang diharapkan belum juga diterima.
“Kadang kali kami dari MPA ini mengajukan proposal meminta bantuan alat, seperti mesin, selang untuk memadamkan api, namun sampai hari ini kami belum mendapatkannya,” keluhnya.
Bagi Erkandi, persoalan tersebut bukan sekadar soal kelengkapan inventaris. Ketika api muncul, keterlambatan penanganan dapat membuat kebakaran semakin sulit dikendalikan.
Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan bantuan peralatan pemadaman tidak berhenti pada tingkat program atau sosialisasi, tetapi benar-benar dirasakan kelompok MPA di desa.
Selain mesin pompa dan selang, ia juga menyoroti kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi anggota MPA.
Menurutnya, keselamatan personel harus menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Sebab, anggota MPA merupakan masyarakat desa yang secara langsung turun ke lapangan ketika kebakaran terjadi.
“Harapan kami pertemuan ini, setiap MPA di desa mendapatkan bantuan alat dan paling penting APD untuk keselamatan kami,” pungkas Erkandi.
(Win)
