Pandeglang, Chansmedia.net-
Kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Pandeglang tak lagi sekadar persoalan sulitnya mendapatkan air. Di tengah tekanan fiskal daerah, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan lebih besar: sejauh mana kebijakan dan pengelolaan anggaran pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat?
Sorotan itu disampaikan Adistira Oktianita, Sekbid Immawati PC IMM Pandeglang sekaligus Presiden BEM IKNUS. Ia menilai persoalan Pandeglang tidak seharusnya hanya dibaca dari sisi defisit anggaran, tetapi dari kemampuan pemerintah menjamin hak dasar warga.
“Sebagai Immawati, saya memandang persoalan Pandeglang bukan sekadar defisit anggaran, ini adalah kegagalan negara dalam menjamin pemenuhan hak dasar warga, khususnya perempuan,” ujar Adistira.
Adistira menyebut sekitar 150 desa di 20 kecamatan masuk dalam kategori rawan kekeringan. Kondisi ini membuat persoalan air bersih menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat yang terdampak.
Menurutnya, dampak kekeringan tidak dirasakan secara merata. Perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terdampak karena persoalan air berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga.
Ketika sumber air semakin jauh, perempuan dapat harus menempuh jarak lebih panjang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara tanggung jawab domestik tetap berjalan.
“Perempuan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak karena mereka tetap harus menjalankan tanggung jawab rumah tangga di tengah keterbatasan air,” katanya.
Bukan Sekadar Air, Tapi Soal Prioritas Anggaran
Adistira juga menghubungkan persoalan kekeringan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Ia menyebut kenaikan harga pangan sebesar 4,58 persen turut memperbesar beban rumah tangga.
Di sisi lain, ia menyoroti sejumlah angka terkait kondisi fiskal daerah yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius. Adistira menyebut realisasi PAD tahun 2024 sekitar 81 persen, kas daerah berada di kisaran Rp3,6 miliar, sementara kewajiban pembayaran Siltap disebut mencapai sekitar Rp9,4 miliar.
Menurut Adistira, angka-angka tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi mengenai bagaimana pemerintah menetapkan skala prioritas belanja daerah.
“Persoalannya bukan hanya berapa besar anggaran yang tersedia, tetapi bagaimana anggaran tersebut digunakan dan apakah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sorotan itu semakin relevan dengan aksi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus di Pandeglang. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan terkait tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, termasuk optimalisasi PAD, belanja pegawai, pembangunan infrastruktur serta rencana anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD.
Bagi Adistira, kritik terhadap anggaran tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kritik politik. Menurutnya, pembahasan anggaran harus dikembalikan pada pertanyaan mendasar: masyarakat mendapatkan apa dari setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan pemerintah?
Pemkab Didorong Buka Data dan Prioritas
Adistira mendorong Pemerintah Kabupaten Pandeglang lebih terbuka dalam menjelaskan kondisi keuangan daerah kepada publik. Transparansi dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui alasan di balik setiap kebijakan anggaran.
Ia juga meminta persoalan kekeringan tidak hanya ditangani dengan bantuan air ketika masyarakat sudah mengalami krisis. Pemerintah dinilai perlu menyiapkan solusi jangka panjang, mulai dari pembangunan infrastruktur air bersih, penguatan ketahanan pangan hingga kebijakan pembangunan yang lebih berpihak kepada wilayah rawan kekeringan.
“Jangan sampai masyarakat diminta memahami kondisi fiskal daerah, tetapi pada saat yang sama hak-hak dasar mereka justru belum terpenuhi,” tegasnya.
Menurut dia, persoalan tersebut harus menjadi momentum evaluasi terhadap arah pembangunan Pandeglang. Pemerintah, DPRD dan seluruh pemangku kepentingan dinilai perlu memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah bukan hanya terlihat dari laporan angka-angka di atas kertas, tetapi dari seberapa jauh anggaran tersebut mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi warga.
