Batam, Chansmedia.net
Kota Batam dikenal sebagai salah satu kawasan industri dengan banyak perusahaan dan badan usaha. Kondisi tersebut semestinya membuka peluang kerja yang cukup besar bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
Namun, di tengah banyaknya perusahaan yang beroperasi di Batam, masih ditemukan cukup banyak anak muda yang belum mendapatkan pekerjaan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah kesempatan kerja yang tersedia memang belum cukup atau terdapat faktor lain yang membuat sebagian pencari kerja kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Informasi yang diperoleh awak media menyebutkan adanya dugaan praktik pengenaan biaya administrasi kepada calon pekerja yang hendak masuk ke perusahaan melalui pihak tertentu yang bekerja sama dengan perusahaan.
Salah satu informasi yang diterima berkaitan dengan lowongan pekerjaan sebagai petugas keamanan (satpam). Calon pekerja yang disebut telah memiliki sertifikat Gada Pratama dan KTA diduga dikenakan biaya administrasi sebesar Rp3 juta untuk dapat diterima bekerja.
Berdasarkan informasi tersebut, calon pekerja kemudian diarahkan untuk menandatangani kontrak kerja selama enam bulan sekaligus mendapatkan penempatan lokasi kerja.
Informasi mengenai dugaan biaya tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak perusahaan maupun pihak yang disebut sebagai penyedia atau penghubung tenaga kerja. Chansmedia.net tidak menyimpulkan bahwa seluruh proses rekrutmen di Batam menerapkan pungutan tersebut.
Persoalan biaya masuk kerja menjadi perhatian karena kondisi ekonomi masyarakat dan tingginya kebutuhan lapangan pekerjaan membuat banyak pencari kerja berada dalam posisi yang rentan.
Jika praktik semacam itu benar terjadi dan dilakukan tanpa dasar yang jelas, dikhawatirkan dapat semakin menyulitkan masyarakat yang sebenarnya memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk bekerja tetapi terkendala biaya.
Di sisi lain, sulitnya memperoleh pekerjaan juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial. Ketika kesempatan kerja sulit diakses, sebagian anak muda dapat mengalami tekanan ekonomi dan sosial yang pada akhirnya berisiko mendorong munculnya berbagai persoalan di masyarakat.
Karena itu, diperlukan keterbukaan dalam proses rekrutmen tenaga kerja di Batam. Perusahaan, penyedia tenaga kerja, maupun pihak terkait diharapkan memberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan, biaya, kontrak, serta mekanisme penerimaan pekerja.
Apabila terdapat dugaan pungutan dalam proses penerimaan tenaga kerja, pihak berwenang juga diharapkan dapat melakukan pengawasan dan memastikan proses rekrutmen berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
(Izazat Karunia)
