Batam, Chansmedia.net-
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 harus diarahkan pada program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Penyesuaian anggaran tidak boleh sekadar mengubah angka, tetapi harus memiliki sasaran, target, dan hasil yang jelas.
Penegasan itu disampaikan Amsakar saat memberikan tanggapan dan jawaban Pemerintah Kota Batam atas pandangan umum delapan fraksi DPRD Kota Batam terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (2/9/2026).
“Ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya berapa besar yang kita belanjakan, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap perubahan anggaran harus punya arah, target dan hasil yang jelas,” tegas Amsakar.
Salah satu fokus perubahan APBD 2026 adalah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target pajak daerah meningkat 7,21 persen melalui optimalisasi pendataan objek pajak, pemutakhiran basis data, digitalisasi pembayaran, peningkatan kepatuhan, penagihan piutang hingga pengawasan.
Potensi tambahan penerimaan antara lain berasal dari piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), objek pajak baru, reklame videotron serta intensifikasi sejumlah sektor. Peningkatan penerimaan tetap dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
Pada sisi belanja, belanja pegawai turun 1,46 persen. Sementara belanja barang dan jasa meningkat untuk menopang kebutuhan pelayanan, antara lain persampahan, kesehatan, keselamatan lalu lintas dan operasional BLUD.
Amsakar juga menekankan efektivitas belanja. Tingginya serapan anggaran tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.
Masukan delapan fraksi DPRD, termasuk mengenai belanja seremonial, menjadi perhatian agar ruang fiskal dapat lebih banyak diarahkan pada program yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.
Penguatan terlihat pada belanja modal untuk jalan, jaringan dan irigasi yang meningkat 20,98 persen. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat infrastruktur sekaligus mendukung penanganan banjir, persampahan, keselamatan lalu lintas dan sarana transportasi publik.
Pembangunan juga diarahkan lebih merata hingga wilayah hinterland. Penguatan infrastruktur tidak hanya ditujukan bagi kawasan perkotaan, tetapi juga untuk meningkatkan konektivitas dan pelayanan antar wilayah.
Dalam penanganan banjir, pendekatan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan keterkaitan jalan, drainase, permukiman, kawasan industri, tata ruang dan lingkungan.
Sementara untuk persampahan, dukungan anggaran diarahkan pada operasional pengangkutan, penyediaan kendaraan dan alat berat hingga pembangunan bak lindi. Penanganan dilakukan dari hulu hingga hilir.
Penguatan infrastruktur berjalan beriringan dengan peningkatan pelayanan dasar.
Di sektor pendidikan, alokasi anggaran diarahkan bukan hanya untuk memenuhi persentase belanja, tetapi juga memperluas akses, pemerataan dan mutu layanan.
Hal serupa diterapkan pada pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Cakupan kepesertaan harus diikuti kemudahan akses serta ketersediaan tenaga kesehatan, obat dan alat kesehatan maupun peningkatan kualitas pelayanan.
Perlindungan sosial juga diperkuat melalui beasiswa, sarana pendidikan, pelatihan tenaga kerja, jaminan kesehatan bagi pekerja rentan serta bantuan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Penguatan ekonomi menjadi bagian penting dari perubahan APBD. Arah kebijakan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga membuka lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja.
UMKM diperkuat melalui pendampingan, peningkatan kapasitas, akses permodalan, pemasaran dan digitalisasi. Investasi pun diarahkan agar memberi efek berganda melalui penciptaan lapangan kerja, kesempatan usaha dan peningkatan kesejahteraan.
Kualitas tenaga kerja turut menjadi perhatian melalui pelatihan, pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi.
Dalam perubahan APBD 2026, Pemko Batam juga menyiapkan rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar untuk penambahan penyertaan modal pada Bank Riau Kepri Syariah.
Rencana tersebut akan dikaji dengan mempertimbangkan kelayakan, manfaat ekonomi, target kinerja atau dividen serta risiko investasi.
Pertimbangan itu penting karena hasil pengelolaan kekayaan daerah mengalami penurunan 22,07 persen. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi turunnya dividen Bank Riau Kepri Syariah akibat penurunan laba tahun buku 2025 serta berkurangnya porsi kepemilikan saham Pemko Batam.
Karena itu, evaluasi investasi daerah terus dilakukan agar setiap penyertaan modal memberikan manfaat dan hasil yang sepadan bagi daerah.
Di sisi lain, pengelolaan PAD terus didorong berbasis digital. Integrasi data mulai dari pendataan potensi, pemantauan transaksi hingga pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik diarahkan untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan kemudahan serta memperkuat transparansi.
Seluruh pandangan delapan fraksi DPRD menjadi bagian dari pembahasan lanjutan untuk menyempurnakan Ranperda Perubahan APBD 2026. Pendalaman teknis selanjutnya dilakukan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Amsakar menegaskan pembahasan perubahan APBD harus tetap berpegang pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
“Terima kasih atas seluruh pandangan dan masukan yang disampaikan. Ini menjadi bagian penting dalam menyempurnakan perubahan APBD. Yang terpenting, kita ingin setiap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberi manfaat yang dapat dirasakan secara nyata,” pungkas, Amsakar.
(Izazat karunia)
