Massa datang membawa sejumlah persoalan daerah yang dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah dan DPRD Pandeglang. Mulai dari rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah, anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD, kesejahteraan masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menilai persoalan PAD menjadi salah satu pekerjaan rumah serius Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Salah seorang mahasiswa, Rafi, dalam orasinya mempertanyakan optimalisasi potensi PAD yang dimiliki Kabupaten Pandeglang.
Menurutnya, banyak sektor yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat pengawasan dan memastikan seluruh sektor yang memiliki kewajiban pajak maupun retribusi memenuhi kewajibannya.
Mahasiswa kemudian mendesak Bupati Pandeglang mengevaluasi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai gagal memenuhi target PAD.
Tak hanya pemerintah daerah, DPRD Pandeglang juga menjadi sasaran kritik. Mahasiswa meminta para wakil rakyat turun langsung melakukan pengawasan terhadap sektor parkir, pariwisata, pasar, hotel, restoran, hingga perusahaan yang dinilai belum optimal dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah.
Anggaran Rp1,1 Miliar Dipertanyakan
Sorotan paling tajam diarahkan kepada anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD Pandeglang yang disebut mencapai Rp1,1 miliar.
Mahasiswa mempertanyakan urgensi anggaran tersebut di tengah masih banyaknya persoalan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang belum terselesaikan.
Mereka menilai peningkatan kapasitas anggota DPRD seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kinerja, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.
Atas dasar itu, massa meminta anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD tersebut dihapus atau dialihkan untuk kepentingan masyarakat.
Mahasiswa mendorong anggaran tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, pelayanan publik, maupun program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, massa juga meminta DPRD Pandeglang membuka data absensi anggota dewan sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Desak KPK Usut Dugaan Kebocoran PAD
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga membawa isu dugaan kebocoran PAD.
Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan pengusutan secara menyeluruh terhadap dugaan korupsi dan kebocoran PAD di Kabupaten Pandeglang.
Mahasiswa meminta apabila dalam proses pengusutan ditemukan adanya pelanggaran hukum, pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kontrol mahasiswa terhadap pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.
TPP dan Belanja Pegawai Ikut Disorot
Tidak berhenti pada PAD dan anggaran DPRD, mahasiswa juga menyoroti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta anggaran belanja pegawai.
Mereka meminta Bupati dan DPRD Pandeglang mengevaluasi kembali besaran serta penggunaan anggaran tersebut.
Menurut mahasiswa, anggaran yang tidak masuk dalam skala prioritas sebaiknya dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Pembangunan dan perbaikan jalan menjadi salah satu sektor yang mereka dorong untuk mendapatkan perhatian lebih besar.
Mahasiswa dan Pemuda Minta Dilibatkan
Aliansi Mahasiswa Pandeglang Bersatu juga meminta DPRD memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi mahasiswa dan pemuda dalam pembahasan kebijakan publik.
Mahasiswa menilai generasi muda tidak semestinya hanya dilibatkan ketika menyampaikan kritik melalui aksi demonstrasi.
Mereka meminta adanya ruang dialog dan partisipasi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dalam proses pembahasan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Sempat Memanas
Aksi yang berlangsung di depan Gedung DPRD Pandeglang tersebut mendapat pengawalan aparat keamanan.
Dalam pelaksanaannya, massa sempat membakar ban di sekitar lokasi aksi. Situasi kemudian sempat memanas hingga terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat keamanan.
Meski demikian, situasi akhirnya dapat dikendalikan. Massa kemudian ditemui oleh pimpinan DPRD Pandeglang.
Di antaranya Ketua DPRD Pandeglang Tubagus Agus Khatibul Umam, Wakil Ketua DPRD Dadi Rajadi, Wakil Ketua DPRD Fuhaira Amin, serta sejumlah anggota DPRD lainnya.
Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan langsung sejumlah tuntutan kepada para wakil rakyat.
DPRD Didesak Tak Sekadar Terima Aspirasi
Mahasiswa menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah.
Mereka meminta DPRD tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga memastikan setiap tuntutan yang disampaikan memiliki tindak lanjut yang jelas.
Terlebih, persoalan PAD dinilai berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan.
Jika potensi PAD belum optimal, sementara kebutuhan pembangunan masyarakat masih tinggi, maka efektivitas pengelolaan APBD menjadi semakin penting untuk diawasi.
Aksi tersebut melibatkan sejumlah elemen mahasiswa, di antaranya PMII, GMNI, HMI, LMND, Kumala, dan IMM.
Meski sempat diwarnai pembakaran ban dan aksi saling dorong, secara keseluruhan aksi berlangsung aman dan terkendali.
