Tangerang, Chansmedia.net-
Keributan yang terjadi di sekitar kegiatan ibadah Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Kampung Periuk, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, menjadi perhatian setelah videonya beredar di media sosial.
Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (20/9/2026). Dalam video yang beredar, terlihat sekelompok orang mendatangi lokasi kegiatan ibadah. Rekaman lain memperlihatkan adanya seseorang yang diduga membawa senjata tajam. Polisi kemudian turun ke lokasi untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Polisi Lakukan Mediasi
Kapolresta Tangerang Kombes Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mengatakan kepolisian telah melakukan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat.
Musyawarah tersebut melibatkan unsur pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, lingkungan setempat, serta perwakilan GKPI. Polisi menyatakan langkah persuasif ditempuh untuk mencegah terjadinya gesekan lanjutan.
Kapolsek Rajeg AKP Yono Taryono sebelumnya juga menyebut kedua pihak telah dikumpulkan bersama tokoh masyarakat dan camat. Musyawarah lanjutan direncanakan pada Selasa (22/9/2026) dengan melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tangerang.
Aktivitas Ibadah Dihentikan Sementara
Sebagai langkah sementara untuk menjaga keamanan, lokasi kegiatan ibadah tersebut dikunci dan tidak digunakan sampai proses mediasi berjalan.
Kapolresta Tangerang meminta masyarakat tidak berkumpul di sekitar lokasi guna mencegah provokasi maupun potensi gesekan baru. Polisi juga mengimbau semua pihak menahan diri dan menghormati proses penyelesaian melalui musyawarah.
Polisi Pastikan Situasi Kondusif
Kepolisian menyatakan kondisi di lokasi dalam keadaan kondusif. Informasi mengenai dugaan penggunaan senjata tajam masih menjadi bagian dari penanganan aparat dan perlu dibedakan antara fakta yang telah dikonfirmasi dengan informasi yang berasal dari video yang beredar.
Polisi juga menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan kerukunan masyarakat selama proses mediasi berlangsung.
Peristiwa tersebut masih dalam proses penyelesaian di tingkat kecamatan. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil musyawarah yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, FKUB, dan pihak terkait.
(Redaksi)
