BATAM| Selama ini, ribuan nelayan di pulau-pulau kecil Batam, terjebak birokrasi yang panjang dan berbelit. Dari total 7.224 kapal berukuran 0-5 GT, baru 898 yang memiliki dokumen resmi untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
Proses pengurusan yang melibatkan kelurahan, KSOP, PTSP, Dinas Kelautan Provinsi, hingga Dinas Perikanan memaksa mereka bolak-balik ke kota—menghabiskan waktu, biaya, dan tenaga yang seharusnya dipakai melaut.
Di tengah realitas itu, Pemerintah Kota (Pemko) Batam, dalam hal ini Dinas Perikanan Kota Batam menorehkan terobosan yang patut diapresiasi: pada Selasa (22/9/2026), meluncurkan Tim Percepatan Administrasi Kerja Kapal Nelayan Gratis (Cakalang) di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakangpadang.
Ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah inovasi konkret yang membawa pelayanan langsung ke pintu rumah nelayan. Dengan menggabungkan seluruh instansi terkait dalam satu tim mobile, Pemko Batam menghapus jarak dan birokrasi yang selama ini menjadi beban.
Semangat yang menekankan keberlanjutan, kecepatan, dan gratisnya layanan ini layak dipuji. Tidak berhenti di atas kertas, Tim Cakalang dijadwalkan turun enam kali sepanjang 2026 ke wilayah hinterland seperti Kasu, Terung, Bulang, dan Galang, dengan target 1.500 surat rekomendasi.
Ditambah penyaluran 100 unit mesin ketinting senilai Rp500 juta di Belakangpadang, langkah ini menunjukkan pemahaman mendalam: dokumen resmi bukan hanya soal administrasi, melainkan kunci akses BBM murah dan legalitas usaha yang menentukan keberlangsungan hidup nelayan.
𝗜𝗻𝗼𝘃𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗬𝘂𝗱𝗶
Inovasi semacam ini jarang dijumpai. Alih-alih menunggu warga datang, pemerintah yang menjemput bola. Pemko Batam membuktikan bahwa pelayanan publik yang berpihak pada masyarakat pesisir bukan slogan, melainkan aksi nyata yang meringankan beban dan membuka peluang ekonomi.
Semua ini tak lepas dari tangan dingin Kepala Dinas Perikanan Kota Batam Yudi Admajianto. Gagasan ini muncul sebagai syarat Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II atau yang dulu dikenal sebagai Diklatpim II, yang kini sedang ia jalani.
"Kami wajib menghasilkan inovasi sebagai pilar utama dalam Proyek Perubahan untuk mengubah birokrasi di dinas yang diemban, menjadi lebih efisien, adaptif, dan berkinerja tinggi," jelasnya.
Semesta mendukung langkah mantan Camat Belakangpadang ini, yang dipicu munculnya masalah atau pengetatan dan pengawasan BBM subsidi dari aparat penegak hukum.
Inilah yang ia angkat menjadi materi proyek perubahan Diklatpim II. "Yang terpenting, saya berniat menyatukan instansi-instansi yang memiliki kewenangan masing-masing. Intinya, yuk kita hadir bantu nelayan!" ungkapnya.
Tantangan lain, birokrasi dan persyaratan pembuatan administrasi pengurusan surat rekomendasi BBM sangat panjang. "Ini harus dipotong," cetus mantan Kabag Humas Pemko Batam tersebut.
Namun langkahnya tak mudah, karena KSOP dan DKP Provinsi Kepulauan Riau, menjalankan Permenhub dan KKP. Belum lagi NIB dan syarat dari pusat.
"Oleh karena itu, kami merangkul instansi pendukung tersebut melalui tim yang saya namaka 'Cakalang'. Melalui SK wali kota Batam, yang kemudian mengajak turun bersama jemput bola ke pulau pulau," terangnya.
Melalui inovasi ini, Yudi ingin mengatakan kepada lembaga pelatihan, bahwa inovasi itu tidak harus bentuk aplikasi. "Kita buat aplikasi mahal, tapi belum tentu bisa digunakan oleh masyarakat seperti nelayan warga pesisir," jelasnya.
Sebab, lanjut Yudi, kemampuan masyarakat menggunakan internet dan aplikasi, sangat terbatas. "Jadi, ya... menurut saya yang tepat jemput bola dan integrasi instansi terkait," ujarnya.
Semoga model Tim Cakalang terus diperkuat dan menjadi contoh bagi daerah lain yang memiliki tantangan serupa.
(Izazat karunia)
