 |
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan yang menyoroti pengelolaan anggaran revitalisasi sekolah, kinerja konsultan pengawas, serta persoalan jabatan di lingkungan Dindikpora Kabupaten Pandeglang.
Wakil Presiden Mahasiswa STAI Babunnajah, Aulia Putri Andiani, yang juga ikut membersamai BEM STKIP mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah dan pihak terkait.
Dalam tuntutan pertama, mahasiswa mendesak aparat penegak hukum dan lembaga antikorupsi, termasuk KPK, melakukan penelusuran apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran revitalisasi sekolah.
Kedua, mahasiswa mendesak Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap konsultan pengawas yang menurut mereka diduga tidak menjalankan tugas pengawasan secara maksimal.
Sementara tuntutan ketiga berkaitan dengan jabatan Kepala Dinas Pendidikan. Mahasiswa mendesak kepala dinas memilih salah satu jabatan yang dimilikinya. Dalam press release, mahasiswa menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 262 serta AD/ART PGRI Bab V Pasal 15.
Mahasiswa juga mendesak Dindikpora Kabupaten Pandeglang segera mengambil langkah konkret terhadap tuntutan yang mereka sampaikan serta memberikan kepastian penyelesaian yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Aksi berlangsung secara damai dan kondusif. Massa menyampaikan aspirasi melalui orasi serta membawa sejumlah spanduk yang memuat tuntutan mereka.
Namun, berdasarkan keterangan mahasiswa, tidak ada pihak Dindikpora yang menemui massa aksi untuk memberikan tanggapan secara langsung.
Hingga berita ini ditulis, Dindikpora Kabupaten Pandeglang belum memberikan respons terkait tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut.
Mahasiswa menyatakan akan terus menyampaikan aspirasi secara terbuka dan mendorong pihak terkait menindaklanjuti persoalan yang mereka soroti.
